ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DOI:
https://doi.org/10.54199/54h70s56Keywords:
regional financial performance, regional financial independence ratio, regional fiscal ratioAbstract
North Central Timor (TTU) Regency still faces challenges in optimally managing regional potential and remains dependent on central government funding. To increase financial independence, it is crucial for the local government to manage resources efficiently and utilize local potential. The main problem is the low level of regional financial independence in North Central Timor (TTU) Regency. The method used in this study is a quantitative, involving the collection and analysis of numerical data to determine the financial performance of North Central Timor Regency. This study utilized secondary data from financial reports and related documents, collected through documentation and observation techniques. The analysis used financial ratios to measure fiscal independence and capacity. The results show that the level of regional financial independence for the 10-year period 2014-2023 was in the very low category, with an instructive relationship pattern. This indicates a high dependence on transfer revenues from the central government. Meanwhile, the regional fiscal capacity ratio was in the very low category throughout the period, with poor revenue potential and a relatively high dependence on central assistance.
References
Adang, M. A., & Esther, Y. (2021). Indikator Ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara. Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara. ISBN: 978-602-6607-59-1.
Chodariyanti, L. (2015). Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. Jurnal Ekbis, 14(2), 677-689.
Dewi, M., & Nilasari, A. P. (2022). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital, 1(1), 1-9.
Komalasari, E. D. (2019). Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung). [Tesis]. UIN Raden Intan Lampung.
Listari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018- 2021). Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa, 4(3), 129-140.
Maharti, D. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. [Tesis]. STIE PGRI Dewantara Jombang.
Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 13(2), 10-15.
Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan, 1(2), 120-134.
Oki, K. K. (2019). Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT. Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 1(02), 1-10.
Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). Journal IMAGE, 9(1), 1-19.
Qisthina, F. A., Wahyudi, S. T., & Khusaini, M. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Dan Kota Swp Gerbangkertasusila Plus. Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen, 10(2), 107-118.
Rahmiyati, N. (2008). Hubungan Antara Kinerja APBD Dengan Pertumbuhan Investasi Sebelum dan Sesudah Era Otonomi Daerah Pemerintah Kota di Jawa Timur. Administrasi Publik (DIA), 5(2).
Redjo, P. R. D. (2018). Efek Moderasi Pada Pengaruh Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 20(2).
Sains, F. S. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.” Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 4(1), 21-46.
Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. In Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora (pp. 1-14).
Sibua, N., & Pribadi, F. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (Studi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Lima Tahun Terakhir 2011-2015). Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, 2(3), 343-357.
Siregar, A. O., & Mariana, Ira. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. Image: Jurnal Riset Manajemen, 9(1), 1-19.
Sriyana, J. (2011). Kinerja Fiskal Daerah: Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Econ. J. Emerg. Mark, 15(2), 119-130.
Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 7(1), 81- 92.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2019.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Godeliva Susan Sanbein, Kamilaus Konstance Oki, Paulina Rosna Dewi Redjo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
